• about me

    yoggy pradita 21 november 1988 tebing tinggi, north sumatra, indonesia a bad boy playing soccer reading and writing get some potatos take a sleep watching tv (news only) drink some milk everyday fish lovers no animals!! playboy myright hand was broken a ex-goalkeeper internazzionalle milano fc. arsenal medan, padang, bandung, semarang swiss, germany and spain motorcycle and hardtop cars,, smoke and beer donuts and coffe organization institut management of telkom enough,,, thanks for reading my text,,
  • nice year!!

    April 2009
    S M T W T F S
    « Mar   Oct »
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  
  • Archives

  • yoggy’s playlist

  • Flickr Photos

    Magic moment

    Station..

    December

    SydneyOnACloudyDay :)

    Hartville

    Dhaka, Bangladesh

    Kingfisher (Alcedo atthis)

    100+ Followers!

    Otoño II

    Ponte Estaiada da Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

    More Photos

EKONOMI INDONESIA PERIODE 2003-2006 DI BIDANG UKM

Dilihat selama periode 2003 – 2006, iklim investasi pada berbagai tingkatan skala usaha belum banyak berubah. Dalam kurun waktu tersebut, usaha kecil merupakan kelompok yang paling rendah investasinya, yakni rata-rata 20,1%, sedangkan usaha menengah 25,1%.
Dari sisi pertumbuhan juga tidak menggembirakan. Pada 2006 investasi usaha kecil hanya tumbuh 2,5%, dan usaha menengah 2,7%. Pertumbuhan paling cepat dimiliki perusahaan besar 3,1%.
Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap sektor usaha kecil dan menengah masih belum optimal, khususnya akses terhadap sumber daya – baik pasar, teknologi, bahan baku maupun sumber daya manusia.
Bila ditelaah secara sektoral, usaha kecil memiliki keunggulan dalam bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Usaha kecil juga mempunyai dalam bidang usaha tersier, seperti perdagangan, hotel dan restoran.
Selama 2003-2006, sektor ini menciptakan nilai tambah di masing-masing bidang tersebut rata-rata 87,2% dan 75,5%.
Sebaliknya usaha besar memiliki keunggulan dalam pengolahan lanjutan produk primer, seperti manufaktur, listrik, gas dan air bersih, komunikasi serta sektor pertambangan dan galian.
Dua persoalan
Melihat problematika yang masih menghinggapi perekonomian Indonesia, maka strategi pengembangan UKM harus mampu menjawab dua persoalan pokok.
Pertama, menjadikan UKM sebagai sektor yang kompetitif sehingga pengembangannya perlu mempertajam pilihan pada sektor tertentu.
Bila ditelaah secara sektoral, usaha kecil memiliki keunggulan dalam bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Usaha kecil juga mempunyai dalam bidang usaha tersier, seperti perdagangan, hotel dan restoran.
Selama 2003-2006, sektor ini menciptakan nilai tambah di masing-masing bidang tersebut rata-rata 87,2% dan 75,5%. Sebaliknya usaha besar memiliki keunggulan dalam pengolahan lanjutan produk primer, seperti manufaktur, listrik, gas dan air bersih, komunikasi serta sektor pertambangan dan galian.
Kedua, upaya menjawab penciptaan lapangan kerja untuk menanggulangi kemiskinan. Tingkat signifikansi peran UKM dalam perekonomian dapat dilihat dari rasio jumlah unit usaha di luar sektor pertanian terhadap jumlah penduduk adalah 1:20.
Untuk Indonesia yang sebagian besar unit usahanya industri mikro dan jasa lain maka angka yang lebih tepat adalah 1 ; 6. Artinya, setiap 6 orang harus ditopang oleh satu usaha di luar pertanian, sehingga persoalan bekerja karena terpaksa dan beban ketergantungan sudah tak jadi penghalang penguatan daya saing.
Jumlah usaha kecil, menengah, dan besat (%)
Keterangan UK UM UB Jumlah
1997 39.704.661 (99,84) 60.449(0,15) 2.097 (0.01) 39.767.207 (100)
1998 36.761.689 (99,85) 51.889(0,14) 1,830(0.01) 36.815.408 (100)
2007 48.822.925 (99,76) 106.711 (0,22) 7.204 (0.02) 48.936.840 (100)
PDB (US$)
Keterangan UK UM UB Jumlah
1997 171.048 (40,45) 78,524 (17,41) 183.673 (42,17) 433.245
2002 176.002 (41,25) 72,132 (15,36) 178.606 (43,49) 416.740
2003-2006 (38,80) (15,96) (45,25) –
Ekspor nonmigas (Rp miliar)
Keterangan UK UM UB Jumlah
1997 – – – –
1998 14.921 (3,86) 105.929 (27,46) 264.914 (68,68) 385.765 (100)
2005 28.048 (5,15) 82.290 (15,12) 433,864 (79,72) 544.202 (100)
2006 30,304 (4,99) 91.896 (15,13) 485.198 (79,88) 607.397 (100)
Ekspor (US$ juta)
Keterangan UK UM UB Jumlah
1997 2.522 (4,7) 63.440
1998 3.646 (7,5) 48.848
2003-2006
Sumber: BPS, diolah 2007
KEBIJAKAN yang Lamban dan Salah
mesin penggerak ekonomi juga mulai bergeser dari konsumsi rumah tangga ke investasi dan ekspor. Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (gross fixed capital) tumbuh 14,98% pada kwartal 1 2005, dan ekspor tumbuh 13,39% pada periode yang sama. Demikian juga Foreign Direct Investment juga mulai positif. Semuanya kelihatan cantik dan memikat.
Potret ekonomi yang cantik tersebut sayangnya mulai tergoncang memasuki semester 2 tahun 2005. Kestabilan ekonomi makro pelan-pelan memburuk, dimana rupiah mulai terpuruk bahkan pernah sekitar Rp11.000 untuk tiap dolar AS dan indeks harga saham gabungan Jakarta juga sempat terpuruk hingga di bawah 1.000 pada Agustus 2005.
Inflasi meningkat diperkirakan mencapai sekitar 9% untuk tahun ini, serta cadangan devisa terkuras sekitar 6 miliar dolar AS, hingga pada September sudah merosot pada tingkat 31,18 miliar dolar AS. Demikian juga laju pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5,5% pada kwartal 2 tahun 2005. Data-data tersebut menunjukkan adanya merosotnya kinerja ekonomi Indonesia.
Pemburukkan ekonomi Indonesia juga diperparah dengan current account (neraca perdagangan barang dan jasa) dan capital account (aliran dana luar negeri) yang defisit lagi. Dimana itu semua menunjukkan mulai adanya masalah yang serius dalam perekonomian Indonesia. Instabilitas ekonomi makro yang tidak dapat ditangani dengan baik dan cepat sudah mulai merambah pelan-pelan ke sektor riil, diantaranya dapat dilihat mulainya lagi penutupan perusahaan dan PHK yang dilakukan oleh dunia usaha.
Selain itu nonperforming loan (kredit bermasalah) perbankan yang mulai naik dari sekitar 4% menjadi sekitar 7%. Demikian juga kelangkaan BBM dan krisis listrik yang semakin serius membawa konsekuensi pada sektor riil.
Berbagai tanda-tanda tersebut rasanya familiar bagi kita. Pada awal krisis tahun 1997 kita juga mengalami hal yang hampir sama, dimana otoritas ekonomi pada saat itu juga tidak segera mengambil KEBIJAKAN dengan cepat dan tepat, sehingga akhirnya menyeret kita ke dalam krisis yang panjang. Pada saat ini ada kecenderungan yang sama, dimana otoritas ekonomi lamban dan tidak tepat dalam mengambil KEBIJAKANnya, dan bahkan masih menganggap permasalahan yang dihadapi tidak serius, beberapa pejabat bahkan menganggap tidak ada masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia, state of denial, adalah sikap yang sangat berbahaya.
Selain itu presiden juga meluncurkan paket KEBIJAKAN ekonomi dalam bidang energi, yaitu rencana menaikkan harga BBM, sisi moneter dengan mendukung KEBIJAKAN BI, sisi fiskal dengan menjaga agar ABPN 2005 sustainable, manageable dan sehat, serta KEBIJAKAN untuk mendorong investasi. Sayangnya tidak ada yang baru dari paket KEBIJAKAN ekonomi tersebut, serta tidak jelas arah KEBIJAKAN ekonomi yang akan diambil oleh otoritas. Sehingga respon pasar dan masyarakat dingin-dingin saja.
Otoritas ekonomi sudah mengambil beberapa langkah KEBIJAKAN untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia. BI dan pemerintah sudah meluncurkan berbagai KEBIJAKAN. BI pada 30 Agustus 2005 mengambil langkah-langkah untuk meredam gejolak rupiah, diantaranya dengan meningkatkan BI rate, meningkatkan suku bunga penjaminan simpanan di bank, meningkatkan giro wajib minimum, dan juga beberapa KEBIJAKAN lainnya untuk membatasi ruang gerak permainan di pasar valas.
Selain itu presiden juga meluncurkan paket KEBIJAKAN ekonomi dalam bidang energi, yaitu rencana menaikkan harga BBM, sisi moneter dengan mendukung KEBIJAKAN BI, sisi fiskal dengan menjaga agar ABPN 2005 sustainable, manageable dan sehat, serta KEBIJAKAN untuk mendorong investasi. Sayangnya tidak ada yang baru dari paket KEBIJAKAN ekonomi tersebut, serta tidak jelas arah KEBIJAKAN ekonomi yang akan diambil oleh otoritas. Sehingga respon pasar dan masyarakat dingin-dingin saja.
Kurang kredibelnya paket KEBIJAKAN dari otoritas ekonomi tersebut dapat dipahami karena pertama, sudah cukup terlambat diluncurkan, sehingga kerusakkan ekonomi yang terjadi sudah mulai meluas sehingga dengan paket KEBIJAKAN yang diambil oleh otoritas tidak dapat mengatasi masalah yang dihadapi Indonesia.
KEBIJAKAN yang sifatnya hanya responsif tidak akan banyak gunanya lagi. Perlu perubahan paradigma dalam mendesign KEBIJAKAN ekonomi agar supaya antisipatif, sehingga permasalahan bisa dideteksi sebelum benar-benar muncul ke permukaan, agar dapat dicegah sejak dini.
Selain itu paket KEBIJAKAN tersebut juga tidak kredibel karena tidak dapat memberikan arah yang jelas dan juga konsisten mengenai apa saja KEBIJAKAN otoritas ekonomi mendatang. Ada berbagai KEBIJAKAN yang tidak konsisten dengan KEBIJAKAN-KEBIJAKAN sebelumnya, seperti dalam hal menggalakkan investasi, demikian juga tidak ada kejelasan apakah otoritas masih akan konsisten dengan sistem kurs mengambang dan devisa bebas, juga langkah-langkah kongkrit untuk menutup defisit APBN 2005 itu apa saja dan kapan akan dilaksanakan.
Itu adalah beberapa contoh saja yang menunjukkan kelemahan dari paket KEBIJAKAN tersebut, masih banyak pertanyaan dan permasalahan lainnya. Secara keseluruhan paket KEBIJAKAN tidak menunjukkan hal-hal yang baru yang dapat memberikan kepercayaan pada pasar dan masyarakat bahwa otoritas ekonomi akan mampu mengatasi permasalahan ekonomi dengan baik.
KEBIJAKAN ekonomi yang diambil, harus jelas arahnya, komprehensif, konsisten, antisipatif, jelas prioritasnya, terkoordinasi dengan baik, dan cukup detil, termasuk juga siapa yang bertanggung jawab, serta kapan akan dilaksanakan, agar kredibel dan dapat mengembalikan kepercayaan lagi.
KEADAAN EKONOMI NASIONAL DALAM KURVA
(OKT’ 2003 – OKT’ 2006)

OUTLOOK EKONOMI INDONESIA PERIODE 2007
Ditahun 2007 ekonomi Indonesia pada kuartal kedua menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi semakin kuat. Indikator makro yang positif, dapat dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi pada kuartal II berkisar antara 6,0%-6,11%, angka tersebut lebih tinggi dibanding kuartal I tahun 2007 (5,98%) dan jauh di atas pertumbuhan kuartal II tahun 2006 (4,96%). Trend konsumsi masyarakat di kuartal II 2007 dibandingkan kuartal sebelumnya, menunjukkan peningkatan sebagaimana tercermin dari beberapa indikator seperti konsumsi listrik, penjualan kendaraan bermotor, dan penerimaan PPN dalam negeri dan PPN Impor.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2007 didukung pula oleh peningkatan kinerja investasi perbankan, serta pertumbuhan ekspor dan impor yang terus berlanjut. Total ekspor di bulan Juni 2007 tumbuh sebesar 16,0%. Sedangkan laju inflasi di bulan Juni sebesar 5,77%, relatif lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya (6,01%).

Hingga bulan Juni 2007, stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga, dengan kecenderungan apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Cadangan devisa terus meningkat terkait dengan surplus transaksi berjalan dan tetap tingginya arus modal masuk. Indikator-indikator makro yang positif tersebut didukung pula oleh perkembangan positif pasar modal dan posisi obligasi pemerintah yang masih tetap kuat sebagaimana ditunjukkan oleh yield curve obligasi pemerintah di bulan Mei dan Juni 2007 yang relatif stabil.

Sektor manufaktur tumbuh 5.4% pada semester I

Sektor manufaktur mengalami pertumbuhan sebesar 5.4% pada semester I dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Akan tetapi, angka tersebut dibawah target yang ditetapkan pemerintah.
pertumbuhan dipicu oleh sektor otomotif, mesin dan peralatan yang mengalami peningkatan sebesar 10.37% pada kuartal kedua dan 6.15% pada kuartal pertama.
Sektor manufaktur telah memberikan sumbangan 1,5% kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar yang mencapai 6,28% pada kuartal kedua tahun 2007.
• Pertumbuhan PDB kuartal I 2007 yang mencapai 6,0% yaitu lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal I tahun 2006. Peningkatan tersebut didukung oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor,
• Realisasi investasi meningkat sejak kuartal 3 tahun 2006 dan tumbuh 60,24% untuk PMDN serta tumbuh 14, 96% untuk PMA,
• Inflasi terkendali dimana sampai dengan kuartal I mencapai 1,91 persen sementara itu di bulan April mencapai 1,76 persen. Penurunan ini terkait dengan harga beras yang mulai menurun,
• Nilai tukar rupiah stabil dan menguat dikisaran Rp9.000/USD,
• BI rate turun menjadi 8,75% pada bulan Mei dan cadangan devisa RI mencapai angka tertinggi sebesar USD 50,3 miliar.
Overview Ekonomi Indonesia Periode 2008

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 6% pada tahun 2007, dan 6.3% pada tahun 2008, Defisit anggaran dipatok pada angka 1,7% dari GDP. angka yang belum pernah dicapai sejak tahun 1990an.
Perkembangan Ekonomi Asia, di perkirakan mengalami penurunan suku bunga secara bertahap, kinerja expor yang menguat akhir-akhir ini, serta pulihnya industri manufaktur secara bertahap pada tahun 2007-2008, kemungkinan akan ikut mendorong perbaikan konsumsi, investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
inflasi diperkirakan sekitar 6% pada tahun ini dan tahun depan, karena stabilitas harga diperkirakan tidak akan menjadi ancaman pada tahun 2007-2008 seperti pada tahun 2006.
Indonesia masih akan menghadapi banyak tantangan. Perkiraan ekonomi diatas berasumsi bahwa pemerintah akan berusaha lebih keras untuk melaksanakan berbagai pembaruan struktural yang penting, dan pemerintah daerah akan bekerja lebih keras membelanjakan transfer dana dari pemerintah pusat di Jakarta untuk pembangunan infrastruktur daerah dan kebutuhan sektor sosial.
sepanjang 2003-2006 Indonesia telah menyusun agenda reformasi dengan baik, namun tidak dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut menghalangi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada tingkatan yang lebih tinggi yang bisa menciptakan cukup lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. perhatian terhadap beberapa isu penting akan memperbaiki capaian ekonomi Indonesia.
Penyelesaian dan persetujuan Undang-Undang Investasi, dan paket reformasi perpajakan sangat penting. Penundaan yang berkepanjangan dan tidak adanya kejelasan mengenai pengaturan kelembagaan untuk investasi dan koordinasi di dalam pemerintahan telah mengurangi kredibilitas. Peningkatan investasi yang signifikan memerlukan kepastian hukum dan peraturan yang lebih jelas.

Masalah Ketenagakerjaan

Dalam masalah ketenagakerjaan, pemerintah perlu menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih luwes, terutama dalam hal outsourcing dan perhitungan pesangon PHK.
Tantangan-tantangan ini membutuhkan pembaharuan dalam kapasitas pegawai pemerintahan di seluruh jajaran birokrasi. Selain itu karena Indonesia rentan terhadap bencana alam pemerintah harus memperkuat kemampuan mengelola dan mitigasi resiko bencana untuk mengurangi dampak yang bisa ditimbulkannya terhadap penduduk maupun ekonomi. Jika gagal menghadapi tantangan-tantangan tersebut berarti Indonesia tidak akan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi diatas 6% yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.
Terhambatnya proses akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir selain merupakan kendala bagi upaya-upaya pencapaian sasaran-sasaran lainnya seperti penanggulangan masalah pengangguran dan kemiskinan, sekaligus merupakan tantangan di masa datang untuk mewujudkannya. Dalam kerangka mewujudkan tantangan-tantangan inilah RAPBN 2007 disusun. Dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian domestik serta memperhatikan perkembangan lingkungan ekonomi global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, maka pembangunan ekonomi Indonesia ke depan masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang harus disikapi secara serius dan sungguh-sungguh serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata.

Beberapa tantangan dimaksud antara lain mencakup:

Pertama, memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perhatian terhadap upaya menjaga dan memantapkan stabilitas ekonomi makro ini tetap dirasa penting, mengingat adanya potensi gejolak eksternal terkait dengan tingginya harga minyak dunia, dan ketidakseimbangan global (global imbalances) aliran likuiditas global jangka pendek, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas moneter dan ketahanan fiskal dalam negeri. Upaya pemeliharaan dan pemantapan stabilitas ekonomi makro tersebut antara lain mencakup langkah-langkah mengatasi dampak gejolak ekonomi domestik dan global, seperti laju inflasi dan suku bunga yang masih relatif tinggi, serta memperkuat koordinasi dan efektifitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.

Kedua, mendorong peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan yang lebih berimbang, yaitu yang lebih bertumpu pada peran investasi dan ekspor non migas. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dan terjaganya stabilitas ekonomi makro, disertai dengan upaya pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, pada gilirannya akan dapat mendorong peningkatan investasi.

Ketiga, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Mengingat kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja masih terbatas, maka diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi terhadap penciptaan kesempatan kerja.

Keempat, menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif ini merupakan salah satu tantangan yang cukup besar bagi pemerintah dewasa ini. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah mulai dilakukan pemerintah dengan diluncurkannya paket kebijakan investasi pada bulan Februari lalu, yang mencakup perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur dan birokrasi.

Kelima, meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas merupakan prasyarat agar Indonesia dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, yang diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja. Beberapa survey yang dilakukan terhadap dunia usaha, mengidentifikasi bahwa kurangnya ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan kendala bagi masuknya investasi. Kurangnya pasokan energi listrik, keterbatasan jaringan telekomunikasi, serta kepadatan jalan telah menjadi persoalan mendasar bagi upaya peningkatan investasi dan daya saing ekspor non migas kita.

Keenam, meningkatkan daya saing ekspor. Pertumbuhan ekspor yang tinggi diperlukan selain untuk menopang pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan juga untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Ketujuh, meningkatkan partisipasi swasta. Mengingat terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, peningkatan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah dengan swasta (public-private partnership) merupakan tantangan yang cukup penting, khususnya terkait pembiayaan investasi dalam penyediaan infrastruktur.

Kedelapan, membangun landasan yang semakin kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa-masa mendatang.
Kendati volume perdagangan dunia diperkirakan menurun akibat perlambatan ekonomi global, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan peningkatan cadangan devisa nasional menjadi US$72,9 miliar pada akhir tahun 2008.
Pada 2008, pertumbuhan ekonomi dunia diperkiran melambat seiring penurunan volume perdagangan dunia. Akan tetapi, kinerja ekonomi domestik diperkirakan membaik karena dukungan konsumsi rumah tangga dan peningkatan investasi. Harga beberapa komoditas unggulan ekspor Indonesia, terutama karet, barang tambang, dan CPO, diperkirakan BI akan tetap tinggi sejalan dengan masih tingginya harga minyak internasional di level US$75 per barel dan permintaan dunia.
Penekanan pada pertumbuhan di bidang investasi dan ekspor dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Penekanan ini berdasarkan membaiknya iklim investasi di indonesia di mata dunia. Sasaran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan pekerjaan.
Tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2008
perekonomian Indonesia di tahun 2008 diprediksi akan menemui beberapa tantangan baik dari kondisi global/regional maupun kondisi dalam negeri sendiri. Tantangan tersebut antara lain yaitu perlambatan ekonomi regional maupun global, ketidakpastian harga minyak dan komoditi internasional serta ketidakstabilan pasar uang global. Dari dalam negeri, Indonesia menghadapi tantangan untuk dapat mengimplementasikan pembangunan infrastruktur dan memperbaiki iklim investasi untuk menarik modal ke dalam negeri.

Dengan berbagai kondisi di atas, sasaran pembangunan ekonomi 2008 akan diejawantahkan pemerintah ke dalam tolak ukur pencapaian yaitu sasaran sasaran makro ekonomi dan sasaran sektoral pemerintah 2008 (seperti terlihat pada gambar di atas). Indikator makro 2008 yang akan diupayakan yaitu antara lain pertumbuhan ekonomi tahun 2008 diproyeksikan berkisar pada angka 6,6% s/d 7,0% dan indikator ekonomi lainnya diharapkan dalam keadaan stabil, sedangkan sasaran sektoral antar lain yaitu pengangguran pada tahun 2008 diperkirakan dapat ditekan menjadi 8,0%-9,0% dan jumlah tingkat kemiskinan turun menjadi sekitar 15%-16,8%. Secara lengkap indikator dan sasaran ekonomi makro 2008 dapat dilihat pada tabel berikut :
INDIKATOR 2008 (%)
Pertumbuhan PDB (%) 6,6 – 7,0
Inflasi (%, y-o-y) 6,0 – 6,5
Nilai tukar Rupiah (Rp/USD) 9.100 – 9.400
SBI 3 bulan (%) 7,5 – 8,0
Harga Minyak internasional 57 – 60
Lifting minyak Indonesia 1,034 – 1,040

Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran indikator makro, dibutuhkan kebijakan, baik fiskal oleh pemerintah maupun moneter oleh BI. Kedua kebijakan tersebut harus dikoordinasikan dan diharmonisasikan secara maksimal. Hal ini sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro terutama dalam menjaga indikator ekonomi inflasi, suku bunga dan nilai tukar rupiah. Sementara itu, kebijakan desentralisasi fiskal juga merupakan hal vital dalam mendukung pertumbuhan. Keserasian peraturan pusat dan daerah serta peningkatan pengelolaan APBD akan merangsang investasi untuk masuk ke daerah yang pada saatnya akan mendukung pertumbuhan secara agregat.

KEBIJKAN FISKAL DAN RAPBN 2008

Berdasarkan sasaran asumsi dasar ekonomi makro dalam kerangka ekonomi makro, maka orientasi kebijakan fiskal diarahkan dari fase konsolidasi menuju kepada fase stimulus fiskal. Hal ini terlihat dari perkembangan defisit APBN yang menuju trend kenaikan, namun defisit tetap dikonsolidasikan dalam batas-batas aman sesuai amanat Undang-undang yaitu tidak melebihi angka 3 persen. Hal terpenting dari fase stimulus yaitu kualitas dalam membelanjakan uang (quality of spending) sehingga tepat guna. Defisit pada akhir tahun 2007 dan 2008 diperkirakan akan mencapai lebih dari 1,5 persen dari PDB. Defisit APBN dipengaruhi dari kebijakan penerimaan dan kebijakan belanja negara. Besarnya defisit sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan yang akan ditempuh dalam tahun 2008 adalah mengupayakan peningkatan rasio perpajakan dari 13,4% di tahun 2007 menjadi 13,5% dari PDB di tahun 2008 serta mengoptimalkan penerimaan negara dari PNBP. Upaya-upaya yang dilakukan untuk itu antara lain yaitu :
• Perbaikan admistrasi dan pelayanan perpajakan,
• Penerapan pelaksanaan UU perpajakan yang baru,
• Ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.
Di sisi belanja negara, pada tahun 2008 arah kebijakan belanja pemerintah pusat difokuskan untuk meningkatkan kualitas belanja negara meliputi :
• Perencanaan yang tepat,
• Eksekusi anggaran yang prudent,
• Penggunaan pada kebutuhan yang prioritas dan emergency, dan
• Pencatatan dan pelaporan yang rapi dan disiplin.
Sedangkan untuk belanja ke daerah, pemerintah akan melakukan konsolidasi defisit APBN dan APBD untuk lebih memantapkan desentralisai fiskal. Hal ini ditujukan untuk :
• Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah;
• Meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah,
• Pengalihan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang ditujukan untuk mendanai kegiatan yang sudah menajadi urusan daerah ke DAK, dan
• Menghapus hold harmless sehingga pada tahun 2008 tidak dialokasikan Dana Penyesuaian.
Untuk menutupi defisit APBN 2008 yang diperkirakan masih berada pada angka diatas 1 % dari PDB, maka pemerintah tetap mengutamakan strategi pembiayaan yang murah dan rendah resiko. Dalam tahun 2008, kebijakan pembiayaan masih diprioritaskan dari sumber-sumber dana dalam negeri yaitu
• Rekening pemerintah,
• Penerbitan SBN rupiah,
• Obligasi Ritel Indonesia (ORI),
• Surat Perbendaharaan Negara (SPN) jangka pendek,
• Surat Berharga Negara (SBN) syariah.
Sedangkan sumber pembiayaan dari luar negeri akan berasal dari pinjaman program dan proyek dan penerbitan SBN valas. Dari semua upaya pembiayaan yang ditempuh, pemerintah tetap berkomitmen untuk menurunkan ratio utang Indonesia terhadap PDB menjadi sebesar 35,2% thd PDB pada tahun 2008, sebagaimana yang telah diupayakan pemerintah sejauh ini.

Dalam pelaksanaan kebijakan fiskal, pemerintah akan dihadapkan pada risiko fiskal. Resiko tersebut antara lain yaitu :
• resiko perubahan asumsi,
• risiko belanja negara akibat adanya tekanan terhadap belanja negara khususnya terhadap risiko bencana alam,
• risiko akibat dari dukungan pemeritah untuk pembangunan infrastruktur, dan
• risiko utang.
Segala perhitungan dan angka-angka sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah dalam uapaya mencapai sasaran pembangunan ekonomi di tahun 2008 merupakan angka-angka yang disusun dengan semangat kebersamaan dan optimisme, namun tetap dengan pertimbangan kondisi riil yang telah, sedang dan akan dihadapi. Kondisi krisis ekonomi yang pernah terjadi cukup memberikan pelajaran berharga untuk mengelola perekonomian Indonesia lebih baik lagi demi terwujudnya cita-cita nasional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: